TEMPO.CO, Jakarta - Abdul Kharis Almasyhari sudah melepas jas abu-abu yang dikenakannya. Dalam balutan kemeja putih, Ketua Komisi Komunikasi dan Informasi Dewan Perwakilan Rakyat ini masuk kembali ke ruang rapat komisi dan menyaksikan keriuhan pemilihan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang masih berlangsung.
Beradu pandang dengan Yuliandre Darwis, Kharis tersenyum dan menyapa pria yang baru terpilih kembali menjadi anggota Komisi Penyiaran itu. “Gimana, selamat ya,” kata Kharis kepada Ketua KPI Pusat periode 2016-2019 itu pada Rabu, 10 Juli 2019. Menjabat tangan Kharis, Yuliandre mengucapkan terima kasih.
Beberapa menit sebelumnya, Komisi I DPR baru saja mengumumkan sembilan anggota KPI terpilih periode 2019-2022. Sembilan calon terpilih ini terdiri dari empat inkumben, yakni Agung Suprio, Hardly Stefano Fenelon Pariela, Nuning Rodiyah, dan Yuliandre Darwis. Lima calon lainnya adalah Aswar Hasan, Irsal Ambria, Mimah Susanti, Mulyo Hadi Purnomo, dan Mohamad Reza.
Sembilan calon ini dipilih setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Komisi I DPR pada 8-10 Juli 2019. DPR keukeuh menggelar fit and proper test terhadap 34 calon. Padahal, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala menyebut ada dugaan maladministrasi dalam tahapan yang dilakukan Panitia Seleksi Calon Anggota KPI periode 2019-2022.
Pansel dibentuk oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada Oktober 2018. Diketuai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad Ramli dan beranggotakan 16 orang lainnya, panitia bertugas melakukan seleksi administrasi, tes tertulis, psikotes, dan tes kesehatan sebelum akhirnya para calon diuji oleh Komisi I DPR.
Abdul Kharis beralasan Ombudsman tak meminta Komisi I menghentikan proses, hanya memberikan catatan untuk seleksi di waktu mendatang. “Itu bukan kewenangan kami untuk meminta proses dihentikan,” kata Adrianus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juli lalu. Toh, tahapan tetap dilanjutkan. Pada 16 Juli, rapat paripurna DPR menyetujui sembilan anggota KPI periode 2019-2022.
